BELAKANGAN kita disodori fakta kerasnya jalan raya di Jakarta dan sekitarnya. Ada aksi perampasan sepeda motor dengan kekerasan. Ada aksi tawuran warga dan siswa sekolah.

Bahkan, ada aksi “penegakan hukum” dengan cara kekerasan. Ibu Kota menjadi lebih kejam dari cerita pilu di negeri antah berantah.

Kekerasan demi kekerasan itu bukanlah cerita baru. Sejarah mencatat bagaimana untuk hidup kadang orang harus mati. Demi sesuap nasi tak jarang memikul risiko menjadi penghuni di balik jeruji besi. Entah sampai kapan ironi ini hengkang dari sudut wajah Ibu Pertiwi.

Kekerasan dalam bentuk lain di jalan raya adalah bertumbangannya 70-an jiwa anak negeri setiap hari lantaran kecelakaan lalu lintas jalan. Ironisnya, para korban yang bergelimpangan itu lahir dari perilaku berkendara yang tidak tertib. Kelakuan ugal-ugalan di jalan dengan melabrak aturan menjadi salah satu biang kerok terjadinya kecelakaan.

Atraksi melanggar aturan di jalan hampir setiap hari kita jumpai di sudut-sudut jalan, baik di kota-kota besar maupun kota kecil. Pihak Korlantas Polri mencatat setidaknya setiap hari ada 16 ribuan kasus pelanggaran yang ditindak oleh penanggung jawab keselamatan jalan itu.

Amat mungkin bahwa jumlah pelaku pelanggaran yang sesungguhnya jauh lebih besar dari angka itu. Ibarat gunung es, pelaku yang ditindak baru pucuk atau permukaan gunung es. Sedangkan di bagian bawah gunung es tadi jumlahnya jauh lebih besar lagi.

Mereka yang melakukan pelanggaran aturan di jalan barangkali juga disebabkan oleh ketidaktahuan aturan yang ada. Survey Road Safety Association (RSA) Indonesia pada 2014 menyebutkan bahwahanya 47,51% pengguna jalan yang mengaku tahu tentang aturan di jalan. Artinya, mayoritas atau 52,49% pengguna jalan tidak tahu soal aturan. Tak heran jika kemudian aksi melanggar aturan pun terus bermunculan.

Hal itu belum lagi diperparah oleh sikap sudah tahu, tapi tidak peduli. Misal, tahu bahwa lampu merah artinya berhenti, namun tetap saja menerobos. Kelompok yang ini juga bukan mustahil jumlahnya cukup banyak. Mereka tahu aturan tapi tetap melanggar karena belum merasa dirugikan atas perilakunya tersebut.

Butuh Ketegasan
Banyaknya aturan yang berlaku di jalan raya, bila tidak ditegakkan dengan tegas dan konsisten bukan mustahil meruntuhkan kewibawaan hukum itu sendiri. Kalau sudah begini bisa runyam akibatnya. Bagaimana tidak, Korlantas Polri senantiasa menyebutkan bahwa kecelakaan kerap kali diawali oleh pelanggaran aturan di jalan. Artinya, kian marak pelanggaran, makin lebar pula celah terjadinya kecelakaan. Hal itu terefleksi dari fakta bahwa 42% kecelakaan dipicu oleh perilaku tidak tertib di jalan raya.

Padahal, masyarakat mengaku butuh aturan untuk mewujudkan lalu lintas jalan yang aman dan selamat. Survey RSA Indonesia pada 2014 memperlihatkan bahwa 97,04% responden merasa perlu adanya aturan.
Nah, ironisnya, sebanyak 84,58% pengguna jalan menganggap penegakan hukum di jalan masih belum tegas dan konsisten. Sekali lagi, mayoritas para responden padahal mengaku butuh adanya aturan di jalan.

Masyarakat rindu pada sosok petugas yang tegas, konsisten, kredibel, transparan, dan tidak pandang bulu. Lewat sosok yang seperti itu niscaya kewibawaan hukum bisa perlahan ditegakkan.

Peran publik adalah mengajak sesama pengguna jalan untuk menyadari pentingnya berlaku yang aman dan selamat. Peran publik bukan menegakkan hukum layaknya tugas dan fungsi para penegak hukum. Ketika ada pengguna jalan yang merasa perlu mengekspresikan dirinya dengan “menindak” para pelanggar aturan di jalan, hanya tinggal soal waktu kian berantakannya kenyamanan lalu lintas jalan kita. Gesekan horizontal seperti itu hanya menyisakan luka yang mendalam.

Pertanyaannya, kapan wibawa hukum tampil dominan di jalan raya?

Sebelum mendapat jawaban lebih jauh atas pertanyaan tadi, kita para pengguna jalan punya andil cukup besar. Maksudnya, untuk mewujudkan lalu lintas jalan yang lebih humanis, bergantung dari perilaku pengguna jalan itu sendiri. Sudikah untuk taat aturan dan toleran. Kemauan untuk itu menjadi sebuah kata kunci. Keadaban kita di jalan raya diukur oleh dua hal tadi.

Sudah tiba saatnya menggunakan akal sehat ketimbang emosi meledak-ledak.

Rasanya tidak salah butuh revolusi mental di kalangan para pengguna jalan. Perubahan secara radikal dari dalam diri sendiri para pengguna jalan.

Butuh pemahaman bahwa pelanggaran aturan di jalan hanya memperlebar terjadinya kecelakaan dan gesekan horizontal. Tentu saja, di sisi lain para penegak hukum tampil dengan wajah yang tegas, konsisten, kredibel, transparan, dan tidak pandang bulu. (edo rusyanto)
Sumber: http://rsa.or.id/penegakan-hukum-di-jalan-dianggap-belum-tegas/

View on Path

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s