Jangan Cuma Bisanya Melarang Motor.

GENDERANG sudah ditabuh. Pelarangan sepeda motor di ruas Jl MH Thamrin-Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat bakal diimplementasikan mulai 18 Januari 2014. Pemberlakuan larangan dibarengi dengan penerapan sanksi maksimal pelanggar rambu dan marka jalan yang mencapai Rp 500 ribu.

“Ya, penindakan berlaku mulai 18 Januari 2015,” ujar AKBP Hindarsono, kepala Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, kepada saya, Kamis, 15 Januari 2015.

Pelarangan itu diterapkan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan ujicoba sepanjang 17 Desember 2014 – 17 Januari 2015. Entah apa hasil ujicoba tersebut.

“Senin, 19 Januari 2015 akan kami paparkan hasilnya,” kata Benjamin Bukit, kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, saat saya tanya bagaimana hasil ujicoba, di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2015 sore.

Rasanya, jika Pemprov ingin melakukan pembatasan atau pelarangan sepeda motor di ruas jalan tertentu, mesti punya argumen yang kuat sesuai dengan perundangan yang berlaku saat ini. Jangan asal melarang dengan mengabaikan amanat peraturan yang sah.

Mari kita tengok hal sebagai berikut;

Pertama, UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya di pasal 133 menyatakan bahwa pembatasan dilakukan sebagai bagian dari manajemen kebutuhan lalu lintas. Manajemen yang dimaksud dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas. Pasal ini juga menyebutkan soal kemungkinan diizinkannya pembatasan pergerakan sepeda motor.
Dalam implementasinya, UU tersebut harus dilengkapi oleh peraturan pemerintah (PP), yang dua tahun kemudian diterbitkan oleh Pemerintah RI, yakni PP No 32/2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Kedua, khusus terkait sepeda motor, PP 32/2011 menegaskan bahwa pembatasan sepeda motor hanya bisa dilakukan dengan melarang motor melintas di lajur atau jalur pada jalan tertentu.
Pembatasan dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit; a). memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima); dan b). telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.

Ketiga, terkait angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), bisa merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 98 tahun 2013 yang diteken Menteri Perhubungan EE Mangidaan pada 30 Desember 2013 meliputi:; keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.
Salah satu aspek dalam keteraturan, khususnya dalam jarak antara kendaraan angkutan perkotaan disebutkan bahwa pada waktu puncak paling lama 15 menit dan non puncak paling lama 30 menit. Penentuan waktu puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah.

Keempat, terkait angkutan umum, bila merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No 5/2014 tertanggal 28 April 2014 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, masa pakainya adalah 10 tahun. Batas masa pakai berbeda diterapkan untuk taksi, yakni tujuh tahun.

Warga Jakarta sudah disuguhi dengan praktik ujicoba pembatasan atau pelarangan bagi sepeda motor. Kemudian Pemprov DKI Jakarta juga berniat memutuskannya sebagai peraturan yang berlaku dalam waktu segera.

Pertanyaannya, apakah sudah memenuhi amanat perundangan atau peraturan yang ada seperti tertuang di atas?

Pertanyaan lain, bagaimana hasil ujicoba selama satu bulan yang sudah digelar oleh Pemprov? Apa saja indikator keberhasilan ujicoba?

Sekadar ilustrasi, bila untuk mengurai kemacetan, berapa angka basisnya dan menjadi berapa setelah ujicoba? Demikian pula dengan pemenuhan SPM. Berapa basis headway sebelum dan sesudah ujicoba?

Akh, semua itu masih menjadi sebuah tanya. Semoga Pemprov menjelaskannya secara transparan kepada publik sebagai karakter pemerintahan yang kredibel dan transparan. Kita semua mendukung pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan. Kita juga mendukung program yang membuat hidup menjadi lebih baik dan sesuai dengan landasan atau konstitusi yang berlaku.

Oleh karena itu, bila kebijakan pelarangan sudah ditetapkan melalui Perda DKI Jakarta, tak usah gengsi apalagi malu untuk diubah. Tentu saja bila hasil evaluasi ternyata tidak menjawab apa yang dipersyaratkan perundangan atau peraturan yang berlaku.

Oh ya, evaluasi dalam pasal 62 ayat 2, PP 32/2011 ditegaskan bahwa manajemen kebutuhan lalu lintas dievaluasi setiap tahun.

Pelaksana evaluasi, kalau merujuk pada pasal 133 ayat 4 UU No 22/2009 adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.

Di sisi lain, bila kebijakan yang ada berseberangan dengan konstitusi rasanya tidak elok. Entah publik mesti melakukan apa. Barangkali mesti melakukan judicial review atas perundangan yang dianggap merugikan rakyat banyak. Atau, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas kebijakan yang dianggap menyimpang dari hukum di atasnya.

Mari membuat kebijakan yang esensial lewat penuntasan permasalahan di hulu. Bila kemacetan lalu lintas adalah persoalan di hilir, jangan-jangan persoalan di hulunya adalah moda transportasinya tidak memadai. Angkutan umum yang ada belum aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau (akses dan finansial), terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Wahai Negara, janganlah membuat kebijakan yang sepintas mirip kebijakan panik. Jangan bisanya cuma membatasi sepeda motor. (edo rusyanto)

View on Path

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s