Setelah 4 Tahun, Akhirnya SBY Keluarkan Instruksi Keselamatan Jalan

AKHIRNYA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pelaksanaan program keselamatan jalan di Indonesia.

Inpres No 4 tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 itu diberi nama ‘Program Keselamatan Jalan Presiden Republik Indonesia.’ Artinya, Inpres itu keluar setelah hampir empat tahun diterbitkannya Undang Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang juga ditandatangani SBY. Atau, hampir dua tahun setelah pencanangan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan, di Kantor Wakil Presiden Boediono, pada 20 Juni 2011.

Apa saja isi Inpres soal keselamatan jalan itu? Ini dia.
Inpres itu menginstruksikan kepada 12 menteri, Kapolri, 33 gubernur, dan ratusan para bupati dan walikota. Mereka diminta lebih terkoordinasi dalam menjalankan program keselamatan jalan. Seluruh kegiatan yang dilakukan mereka mesti dilaporkan ke Presiden paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Pelaporan dilakukan melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Jurus menelorkan Inpres menjadi salah satu upaya negara melindungi warganya di jalan raya. Negara harus memberi rasa aman bagi warganya. Cukup sudah lebih dari 300 ribu jiwa tewas sepanjang 1992-2012. Cukup sudah sekitar setengah juta warga negara yang luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan. Besar harapan banyak orang agar negara mampu berbuat maksimal. Sekalipun, warga selaku pemakai jalan juga mesti berbuat maksimal dalam melindungi dirinya dari sang jagal jalan raya. Dimulai dari diri sendiri lewat hal yang sederhana seperti mematuhi aturan yang ada serta selalu fokus dan waspada saat berkendara. Inpres tersebut menegaskan, untuk Pilar Pertama, yakni Manajemen Keselamatan Jalan sebagai penanggung jawab adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Disini, tanggung jawab Bappenas adalah mendorong terselenggaranya koordinasi antarpemangku kepentingan. Tentu, agar terciptanya kemitraan sektoral guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi keselamatan jalan pada level nasional. Termasuk, di dalamnya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s